TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN SEPEDA MOTOR “PAGUYUBAN AGUNG REJEKI” DI KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2009

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan sosialisasi antara lain dalam melakukan kegiatan arisan. Arisan merupakan kegiatan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai ajang silaturrahmi. Arisan juga dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyikapi rentenir. Arisan dalam hukum Islam pada umumnya dikategorikan ke dalam bentuk syirkah, sedangkan arisan motor yang diselenggarakan oleh Paguyuban Agung Rejeki ini dalam hukum Islam dikategorikan ke dalam bentuk sewa beli atau kredit. Arisan motor ini dalam pengundiannya menggunakan sistem lelang, yaitu siapapun peserta arisan yang berani melelang dengan nilai lelang paling besar dialah yang akan mendapatkan sepeda motor tersebut. Dalam sistem lelang tersebut juga menggunakan nilai minimum lelang yang ditetapkan oleh penyelenggara arisan. Dari hal tersebut maka lelang yang diajukan peserta harus lebih tinggi dari nilai minimum lelang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap akad dan pelaksanaan arisan motor di Paguyuban Agung Rejeki yang menggunakan sistem lelang ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yang dikaitkan dengan hukum Islam. Obyek penelitian adalah penyelenggara dan peserta arisan motor. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yaitu pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada arisan motor dan wawancara yaitu tanyajawab sepihak dengan catatan-catatan yang masih memungkinkan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada arisan motor tersebut dengan mengomparasikannya terhadap mekanisme yang terkandung dalam hukum Islam. Hal ini penyusun maksudkan untuk memberikan nuansa baru dalam menjawab dinamika arisan yang selama ini dikembangkan. Dilihat dari pelaksanaan arisan yang menggunakan sistem lelang, arisan motor tersebut jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan. Bagaimana hukum Islam mengklasifikasi dan menjawab permasalahan diatas dari berbagai macam sudut pandang. Kontradiksi yang terjadi di antara anggota arisan seringkali terjadi, karena buruknya mekanisme yang diterapkan. Di samping itu penyusun juga beranggapan bahwa implikasi dari jalinan akad yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam arisan tersebut cenderung kurang transparan, hal ini berujung pada ketidakpuasan salah satu pihak terhadap mekanisme yang dilakukan. Dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa akad yang sekiranya dapat dijadikan tolak ukur penelitian dan dimungkinkan aplikasinya dilakukan oleh para pihak dalam arisan motor ini. Lebih dari itu penyusun akan berusaha memberikan penjelasan ulang terhadap mekanisme yang diterapkan dengan konsep yang lebih ideal dan humanis. Transparansi kebijakan yang diterapkan setidaknya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dengan implikasi positif dari kebijakan tersebut